RSS Feed

Urgensi pend politik

Posted on

Tugas Individu Essay Kewarganegaraan

Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta

oleh:

Kurnia Yuliatin

11/312608/KH/07045

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2011

Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengantar

Terkait status Yogyakarta, di kehidupan politik dalam pemerintahan. Tentang sejarah pembentukan DIY yang telah disahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, kini menjadi permasalahan yang diangkat di media, adalah status DIY yang disandangkan dengan titel daerah monarki diatas negara demokrasi. Banyak pihak yang berpendapat bahwa DIY merupakan daerah yang tidak semestinya bergelar monarki serta hidup di dalam negara Indonesia. Ada juga yang berpendapat bahwa Yogyakarta adalah kota kerajaan yang harus segera di benahi. Apalagi, sekarang ini DIY dihadapkan dengan gejolak pemilihan gubernur juga kesan istilah demokrasi yang terlalu didengung-dengungkan oleh negara-negara barat sebagai system yang pemerintahan terbaik yang harus dilaksanakan secara untuh. Masyarakat asli Yogyakarta yang sangat menjunjung budaya keraton, pastilah menginginkan keberadaan gubernur adalah  suatu ketetapan, sesuai dengan garis keturunan Sultan Hamengku Buwono. Namun, pemerintah RI menginginkan DIY melakukan pemilu demokratis dalam pencarian gubernur selanjutnya. Masalahpun yang terjdi adalah Kondisi DIY yang diantara pemilihan secara demokratis sesuai UUD, atau penetapan yang memang sudah menjadi kemufakatan bersama warga DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesultanan.

Pembahasan

Masalah mekanisme pilkada itulah yang masih menjadi kendala pemerintah dalam menyusun RUUK DIY. Pemerintah sebenarnya telah menyepakati enam dari tujuh keistimewaan Yogyakarta. Tinggal satu usulan keistimewaan yang belum disepakati, yakni menyangkut mekanisme pemilihan kepala daerah. Mayoritas warga Yogyakarta menginginkan kepala daerah melalui penetapan.

Permasalahan ini semakin  rumit dengan adanya  pernyataan Presiden RI yang menyebutkan bahwa. “Monarki Yogyakarta”.  Kontroversi pun terjadi karena kata-kata SBY seakan melukai status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. Bahkan, masyarakat menilai bahwa SBY telah menyalahi proses pemerintahan DIY yang sudah sejak dari dulu sekali tidak pernah diributkan dengan opsi pemilihan atau penetapan dalam pencarian gubernur DIY.

Ada pro dan kontra mengenai permasalahan ini. Pihak yang pro terhadap pemilihan gubernur, berpandangan bahwa DIY harus melakukan pemilu demokratis dalam memilih kepala daerah seperti provinsi-priovinsi lainnya. Namun, disisi lain pandangan kontra menyatakan bahwa DIY tidak harus melakukan pemilu, mereka lebih menginginkan proses penetapan dalam memilih kepala daerah di Yogyakarta.

Sebenarnya ada dua dasar yang dipakai  mengenai gelar keistimewaan Yogyakarta yang diberikan oleh Soekarno. Adalah dasar yuridis formal,  status “istimewa” yang disandang Yogyakarta sejak 1950 itu bukanlah kehendak Sultan atau rakyat Yogyakarta, melainkan diberikan pemerintah pusat, dalam hal ini, Soekarno sebagai presiden RI. Dan landasan sosial-historis, konsistensi Sultan HB IX dan rakyat Yogyakarta dalam mendukung dan mempertahankan RI. Sultan secara aktif telah turut menggagas Serangan Umum 1 Maret yang telah berhasil membuka mata dunia tentang eksistensi Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Buku-buku sejarah telah mengungkap secara luas tentang kontribusi Sultan-Paku Alam dan rakyat Yogyakarta dalam peristiwa-peristiwa itu. Landasan itulah yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. UU No 3 itu direvisi pemerintah pusat dalam UU No 19 Tahun 1950.

Dalam pisowanan agung, seluruh lapisan masyarakatnya Yogyakarta berbondong-bondong menghadap raja mereka sekaligus gubernur mereka, bahwasanya seluruh masyarakat Yogyakarta menginginkan Sri sultan HB X tetap menjdi gubernur DIY. Alangkah bijaksananya dan betul-betul sikap seorang pemimpin yang memiliki jiwa negarawan yang tidak haus jabatan, beliau menyerahkan permasalahan ini pada rakyatnya. Jika rakyat Yogyakarta memang menginginkan penetapan maka beliau menuruti amanat rakyat tersebut, jikalau tidak maka beliaupun akan mundur.

Di lain kesempatan, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan tidak ingin menjadi Gubernur DIY selamanya. Sikap itu harus dihormati dan dihargai semua pihak, karena sesungguhnya jabatan Sultan dan jabatan Gubernur DIY adalah jabatan yang terpisah. Jabatan Sultan Hamengku Buwono lebih tinggi daripada jabatan Gubernur. Bukan menjadi permasalahan yang rumit, bahwasanya ketika penetapan itu benar-benar terlaksana maka yang akan meneruskan roda pemerintahan Yogyakarta maupun keraton adalah pihak dari keraton. Artinya, rakyat Yogyakarta tidak menginginkan orang yang bukan dari keluarga kraton Yogyakarta menjadi pemimpin mereka. Mereka tetap menginginkan Sultan mereka adalah gubernur mereka.

Survei tentang memilih atau penetapan gubernur terhadap masyarakat Yogyakarta dilaksanakan dalam pengawasan Kementrian Dalam Negeri. Hasilnya diragukan kejujurannya, karena dinyatakan bahwa 71 persen warga Yogyakarta menginginkan jabatan gubernur dan wakil gubernur dilakukan dengan cara pemilihan. Terang saja masyarakat beranggapan bahwa hasil survei kemendagri telah menipu suara hati masyarakat DIY. Untuk mengatasi perihal praktik kecurangan yang kemungkinan terjadi, Komite Independen Pengawal Referendum bersama dengan 2000 relawan lainnya mengawal RUUK Yogyakarta. Jika hasil pembahasan RUU ini tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, pihaknya akan menyelenggarakan referendum.

Dalam survey suara rakyat Yogyakarta inilah berlaku hak warga Yogyakarta sebagai warga Negara Indonesia. Harusnya hak ini benar-benar terlaksana sebagaimana mestinya, namun di Indonesia ini tetap ada praktik-praktik kecurangan. Dilogikapun tentu tidak masuk akal jika masyarakat Yogyakarta menginginkan pilkada. Semakin lama kejujuran di negara telah memudar. Bukankah Negara menjamin HAM terkait dengan hak kebebasan dalam berpendapat dalam mengeluarkan suara.

Saya berpendapat bahwa secara tatanegara, Tidak ada masalah tentang monarki atau demokrasi di Yogyakarta, apakah penetapan itu dianggap monarki atau demokrasi  oleh warga negara Indonesia, khususnya pemerintah pusat Indonesia. Akan lebih baik jika pemilihan kepala daerah di DIY tetap merujuk pada kearifan lokal.

Membaca sebuah konstitusi haruslah satu kesatuan normatif, tidak boleh sepenggal-penggal.  Indonesia sebenarnya menganut sistem desentralisasi yang asimetris. Sehingga, tidak mutlak seragam, ada variasi di sana-sini. Pada pasal 18B disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Seperti pada Aceh yang memiliki struktur pemerintahan dan peradilan Islam. Papua dan Papua Barat yang memiliki Lembaga Perwakilan dan Pengadilan Adat. Dan gubernur DIY tidak dipilih lewat Pemilihan Umum melainkan berasal dari Kesultanan Yogyakarta. (Profesor Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia)

Pada dasarnya sistem monarki yang berlaku di Yogyakarta bukan monarki murni artinya sekadar monarki budaya. Sultan menjadi raja di Yogyakarta karena tuntutan budaya keraton bukan karena ambisi kekuasaan. Meskipun Sultan berkuasa di Provinsi DIY, beliau tetap memiliki kepatuhan terhadap sistem politik-ekonomi yang berlaku di RI. Sistem monarki yang berlaku di Yogyakarta mungkin dipahami oleh pemerintah pusat sebagai sebuah kekhawatiran terjadinya kekuasaan baru sehingga akan mengancam keutuhan NKRI. Karena dengan pengangkatan langsung akan membuka peluang untuk munculnya kekuasaan yang tidak terbatas dan hanya tersentral pada keluarga keraton saja. Akan tetapi kekuasaan Sultan sebagai Gubernur DIY sangat terbatas dan selalu diawasi oleh lembaga legislatif daerah. Selain itu, jika ingin melakukan kekuasaan yang tidak terbatas, tidak perlu menjadi raja atau sultan. Seorang biasa pun akan mampu melakukannya, salah satu kasusnya adalah Gayus Tambunan.

Penutup

Jika semuanya ini dikembalikan pada arti demokrasi yang sesungguhnya,, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ketika rakyat menginginkan adanya penetapan pemerintah maka itulah demokrasi mereka. Bahwa pemerintah oleh rakyat. Janganlah semua aspek-aspek yang mengancam keutuhan NKRI di politisi. Bukannya tidak mungkin, mereka yang memperpanjang dan memperumit masalah belum disahkannya RUUK keistimewaan Yogyakarta adalah mereka yang ingin meletakkan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan umum rakyat Yogyakarta. Fakta membuktikan bahwa pemerintahan di Yogyakarta dari dulu sampai sekarang murni tidak ada kepentingan untuk penguasa, karena apa? Karena ikatan antara raja dan rakyat disini sangatlah kuat. Sepanjang Sri Sultan HB X menjadi raja di Kraton Yogyakarta selama ini, terbukti kehidupan rakyat Yogyakarta terasa aman dan nyaman. Terbukti pada zaman reformasi 1998, relatif kehidupan rakyat DIY dalam suasana damai dan kondusif.  Kehidupan demokrasi di DIY juga berkembang sangat baik. Sri Sultan HB X sesungguhnya masih memiliki kemampuan untuk memimpin DIY atau menjadi Gubernur DIY, bahkan untuk masa jabatan 2013 –2018. Semuanya untuk kepentingan rakyat, tidak ada kepentingan politik selama roda pemerintahan di pegang oleh raja mereka. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah? “JAS MERAH”, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah (Soekarno). Pada dasarnya semua prinsip yang diatur negara Indonesia demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bukan demi membela kepentingan-kepentingan tertentu. Inilah yang seharusnya dipahami oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah Yogyakarta. Untuk apa pemerintah pusat ngotot menerapkan pemilihan langsung yang menurut mereka demokratis?

Yogyakarta adalah provinsi yang masih berpegang teguh pada tradisi kepemimpinan raja (kerajaan), namun dalam pelaksanaan roda pemerintahan Yogyakarta tetap berpegang teguh pada konstitusi Negara yaitu UUD 1945.  Monarki atau demokratis adalah pandangan berbeda setiap orang. Dikatakan monarkipun tidak bisa karena tidak ada tindak kesewenang-wenangan penguasa pada rakyatnya, semua kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945. Hanya masalah pemilihan kepala daerah mereka yang berbeda karena status keistimewaan khusus yang daerah ini miliki. Keistimewaan DIY merupakan produk sejarah dan tidak pernah jadi masalah selama 66 tahun Indonesia berdiri. Jikalau pemerintahan ini monarchi karena pemimpin mereka adalah raja, maka DIY adalah daerah monarchi yang demokratis.

Daftar Pustaka

http://tetsukoeika.wordpress.com/2010/12/23/dilema-pemilihan-kepala-daerah-di-yogyakarta/

About thisnia

this is me

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: