RSS Feed

HAM

Posted on

 

 HAM dan Terorisme Indonesia

Pengantar

 

Banyak di media massa tentang penangkapan dan pemberantasan terorisme dan penembakan langsung oleh Pihak Kepolisian kepada para gembong terorisme, berita tentang perburuan teroris di berbagai daerah di Indonesia  seperti penyergapan teroris  Dr Ashari, Nurdin M Top, Dul Martin, Dulmatin, Umar Patek dan Imam Samudra.

Terorisme perhatian dunia terutama sejak terjadinya peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dengan korban 3000 orang. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan gedung Pentagon.

Usaha memberantas Terorisme tersebut telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1937 lahir (Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism mengartikan terorisme sebagai Crimes against State. Melalui European Convention on The Supression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa,  Terorisme sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai Crimes against State (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota keluarganya), menjadi Crimes against Humanity, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (Public by innocent), sebagaimana terjadi di Bali

Perang terhadap Terorisme yang dipimpin oleh Amerika, awalnya mendapat sambutan dari sekutunya di Eropa, diikuti tindakan-tindakan dari negara-negara lain yang pada intinya adalah melakukan perang atas tindak terorisme di dunia termasuk Indonesia. Berikut adalah tulisan penulis mengenai terorisme yang berkembang di Indonesia yang merupakan suatu bentuk perhatian terhadap situasi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

 

Pembahasan

Terorisme, hukum dan Ham, pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Dengan adanya rasa takut dan cemas yang melanda warga masyarakat yang diakibatkan oleh terorisme, maka para teroris telah merampas hak asasi orang lain tentang rasa aman. Di sini kita bisa melihat bahwa sasaran utama terorisme bukan lagi sekadar kejahatan terhadap negara atau kelompok atau individu, melainkan kejahatan terhadap HAM.

Teror bom di Indonesia dimulai pada tahun 2000 pada malam natal, di daerah wisata Kuta dan Jimbaran Bali pada tanggal 1 Oktober 2005.

Tersusun rapi dan urut seperti sebuah skenario. Mulai dari serangan yang mengakibatkan banyak korban, hingga serangan yang dirasa gagal. Gagal karena yang meledak dan tewas hanya sang eksekutor atau si pelaku bom bunuh diri. Seperti di Cirebon dan Solo. Hal itu merupakan upaya teroris untuk menyampaikan pesan-pesan mereka kepada publik. Pesan utamanya adalah ketakutan akan aksi terorisme entah apapun bentuknya.

Mereka yang selama ini paling diburu oleh aparat kepolisian, diyakini menjadi pemacu atau otak di balik serangkaian tindakan teror yang menyebabkan kengerian di masyarakat. Namun, ternyata masih saja ada bibit-bibit terorisme baru. Dan barangkali itulah yang baru-baru ini terjadi dan bergejolak di Aceh, Medan, Subang, Cirebon, Poso, dan terakhir di Solo.

Akan tetapi, bibit-bibit terorisme pun kembali muncul. Jika aparat dan masyarakat tidak siaga, mereka sudah kian siap melancarkan aksinya. Termasuk dengan merampok bank untuk mencari dana operasional atau bahkan dengan aksi nekat melawan aparat jika aksi mereka dihalang-halangi. Berbagai aktivitas mutakhir terkait aksi dan pergerakan teroris yang terjadi di Jakarta, Aceh, Medan, dan Solo adalah contoh nyata.  Saat ini teroris sudah makin liar, bahkan
tak mengenal target.

Serangan brutal berbau teror terhadap berbagai fasilitas negara, kantor polisi (aparat), tempat ibadah (masjid dan gereja), aksi bom bunuh diri, bom buku, bom sepeda onthel, dan sebagainya, jelas mengagetkan banyak pihak. kuat dugaan berbagai serangan itu merupakan aksi balas dendam atas operasi pihak kepolisian/Densus 88 terhadap jaringan mereka selama ini.

Di sini kita bisa melihat bahwa sasaran utama terorisme bukan lagi sekadar kejahatan terhadap negara atau kelompok atau individu, melainkan kejahatan terhadap HAM. Yang menjadi korban para teroris bukanlah sasaran utama mereka melainkan masyakat sipil, rakyat biasa yang tak tahu menahu soal permasalahan yang ada. Disinilah kwajiban negara dalam melindungi HAM di Indonesia. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28A Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam ketentuan ini tercakup juga pengertian hak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum yang menurut Pasal 28I ayat (1) merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

Dilihat dari sudut pandang pelaku terorisme. Terorisme disebut sebagai sebuah kejahatan yang extraordinary/luar biasa, karena terorisme pun harus diperlakukan secara extraordinary. Misalnya tentang penahanan. Di Indonesia, berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, seseorang yang dicurigai sebagai anggota terorisme, polisi hanya berkenan menahan selama tujuh hari tanpa surat perintah penahanan. Ini masih terlalu ringan bilamana dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura. Hal ini riskan terjadinya pelanggaran prinsip-prinsip tentang due process of law/ karena proses hukum bahkan oleh aparat kepolisian sendiri.

Kejahatan terorisme yang diketahui sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) barang tentu juga harus dilakukan penanganan dengan langkah-langkah yang luar biasa pula (extraordinary measure). Indonesia  mengenal pembatasan hak-hak mengenai keadaan bahaya atau public emergency. Sekalipun demikian, walaupun hak-hak absolut non derogable rights seperti right to life (hak untuk hidup) tetap harus jaga, tetapi social rights tidak boleh terabaikan. Namun, apakah cukup manusiawi apabila penanganan terhadap kasus terorisme harus dilakukan dengan memperlakukan para tersangka teroris secara tidak manusiawi? Ataukah justru sebaliknya, masyarakat akan merasa sangat puas ketika melihat aparat keamanan berhasil ‘menghabisi’ para tersangka teroris? Yang terjadi di masyarakat adalah anggapan tertangkapnya terorisme dengan jalan dibunuh adalah keharusan. Bahkan pernyataan bunuh terorisme sudah tak jarang terdengar di telinga.

Meskipun diketahui bahwa terorisme terkait dengan HAM, oleh sebab itu kaitannya dengan penanganan secara hukum, penting pula kiranya dilakukan penanganan melalui pendekatan yang objekif. Menurut Muladi (2003), pendekatan yang objektif itu disebut pendekatan yang bersifat “covering both sides”. (suatu pendekatan di samping harus dilihat dari sisi HAM, juga perlu dilihat dari sisi pelaku).

Polisi dalam menangani kasus terorisme sudah melakukan pelanggaran HAM berat.”Kasus-kasus terorisme yang terjadi mulai dari Jatiasih, Temanggung, dan penangkapan terhadap dai Jamaah Tabligh yang dilakukan polisi, sudah tergolong pelanggaran HAM berat. Khusus kasus penembakan polisi terhadap dugaan pelaku teror di Jatiasih dan Temanggung, masih menurutnya, sudah tergolong ekstra judisial killing yang bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat. Bagaimana mungkin sekitar 600 polisi melakukan pengepungan dan pembantaian terhadap satu orang yang belum jelas status hukumnya. (Dr. Saharuddin Daming )

 

Penutup

Terkait terorisme yang terjadi belakangan ini, secara gamblang bisa disimpulkan bahwa terorisme di Indonesia berpotensi besar untuk muncul dan bangkit kembali.

Setiap waktu, terorisme berpotensi lahir. Karena itu, dalam rangka mengantisipasi dan mengatasinya, dibutuhkan tindakan konkret dari pemerintah, khususnya aparat kepolisian Terorisme bukan semata hidup di masa tertentu.. Jaringannya harus diselidiki hingga ke akar-akarnya dan tindakannya harus dituntaskan. Seluruh tindakan yang meliputi multiaksi harus dijalankan, tidak saja oleh aparat kepolisian, namun juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Penegak hokum (polisi) dalam melakukan tugasnya pemberantasan terorisme (yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime), hendaknya lebih memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai dasar hukum dalam pemberantasan terorisme hendaknya perlu untuk dikaji lebih dalam untuk dilakukan perbaikan dan penyesuaian dalam implementasinya agar ketentuan tersebut lebih efektif dan tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

 

Daftar Pustaka

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/bicara_fakta/2011/09/29/58/Takut-Dibalik-Meriahnya-Teror-Bom/ 14 oktober 2011/10:29

http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2011/03/31/6-gembong-teoris-yang-berhasil-dilumpuhkan/ 14 oktober 2011/10:29

http://www.balitbangham.go.id/base%20data/Penegakkan%20Hukum%20dan%20HAM%20dalam%20Pemberatntasan%20Terorisme.pdf/14 oktober 2011/10:29

 

 

About thisnia

this is me

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: