RSS Feed

Demokrasi

Posted on

 

Mengedepankan Prinsip-Prinsip Kebenaran dan Keadilan serta Penegakan Hukum dalam Nilai-Nilai Pancasila untuk Mewujudkan Negara yang Demokratis

 

Pengantar

Demokrasi dapat diartikan pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Namun apakah hal itu sudah dilaksanakan secara konsekuen?  Ya, Indonesia sebagai negara demokratis telah menerapkan demokrasi secara konsekuen dan sesuai aturan-aturan dalam berdemokrasi. Undang-undang yang mengatur tentang HAM dan pemilihan umum dapat menjadi contoh penerapan demokrasi  di Indonesia.

Namun apakah demokrasi itu benar-benar sudah tercapai dengan meletakkan kepentingan rakyat diatas  segala kegiatan pemerintahan ini? Itulah yang menjadi permasalahan dewasa ini. Pejabat-pejabat negara menjadikan demokrasi sebagai alat untuk meletakkan kekuasaan mereka guna memperkaya diri mereka sendiri dengan mengabaikan janji-janji dan sumpah mereka sebagai wakil rakyat. Inilah hakikat demokrasi yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus korupsi dalam mavia pajak, mavia pemilu, bahkan mavia hukum sekalipun. Kini apapun itu dapat dibeli dengan uang. Semakin hari semakin banyak kasus-kasus yang menodai makna luhur dari demokrasi itu sendiri.

Pembahasan

            Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi pancasila. Artinya adalah demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur pancasila. Yang pertama adalah berdemokrasi dengan mengacu nilai ketuhanan, berdemokrasi yang mengandung nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Di era reformasi ini seharusnya dapat mengambil hikmah tentang apa yang terjadi pada era-era sebelumnya dan dapat menjadi tonggak untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Namun masih saja kejadian-kejadian histori negara pada era-era sebelumnya itu terjadi. Perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme masih terjadi di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui bahwa awal munculnya demokrasi pancasila ini karena sistem demokrasi yang dulu pernah dianut Indonesia tidak cocok dengan kepribadian Indonesia. Pertama adalah sistem demokrasi liberal pada orde lama. Munculnya disintegrasi bangsa seperti pemberontakan DI/TII, permesta dll serta kegagalan konstituante menetapkan UU menjadi tanda bahwa demokrasi liberal tidak berhasil terlaksana di Indonesia. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin masih dalam orde lama. Rakyat maupun wakil rakyat tidak memiliki peranan penting karena jika ada suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mufakat maka permasalahan itu diserahkan presiden, akibatnya terjadi G 30S PKI dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah menjadi tanda bahwa demokrasi terpimpin gagal diterapkan di Indonesia. Yang ketiga adalah demokrasi pancasila. Ini adalah demokrasi yang mewujkan nilai-nilai pancasila dan menjiwai bangsa Indonesia. Namun dengan dahlil supersemar dimulailah roda kepenguasaan orde baru. Upaya menciptakan kestabilan politik dan keamanan serta menerapkan ajaran-ajaran pancasila secara konsekuen dan menyeluruh tidak terlaksana. Kenyataannya justru mengekang kelompok-kelompok kepentingan dan parpol lain yang menginginkan perubahan demokrasi, media massa dan rakyat dibayang-bayangi ketakutan untuk membeberkan berita, kritik dan ungkapan realistis di masyarakat. Akibatnya pembangunan mental bangsa semakin merosot dengan timbulnya KKN serta dibarengi dengan timbunya krisis ekonomi global. Tuntutan massa untuk diadakan reformasi di segala bidang dipelopori oleh mahasiswa, dosen, LSM, dan politisi menjadi tanda berakhirnya kekuasaan orde baru.

Ternyata setelah menemukan sistem demokrasi yang cocok dengan negara Indonesia tidak serta merta kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Setelah beralihnya kekuasaan orde baru ke reformasi pada masa BJ Habibie, tidak ada legitimasi dan dukungan social politik dari masyarakat, KH Addurrahman wahid membuat beberapa kebijakan yang kurang sejalan dengan proses demokratisasi itu sendiri, dan ketidakpuasaan akan pelaksanaan pemerintah kembali dirasakan mastarakat pada era Megawati Soekarno putri. Rakyat merasa bahwa siapa yang berkuasa di pemerintahan hanya ingi mencari keuntungan semata dan bukan untuk kepentingan rakyat. Dan di era pemerintahan SBY ini kembali diuji. Secara kebetulan ataupun tidak peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu pemerintahan yang dulu terjadi, sekarang kembali terjadi.

Pergantian system pemerintahan, pengeluaran kebijakan-kebijakan dan pergantian pemimpin adalah salah satu cara terbaik yang dilakukan Indonesia untuk menata tata pemerintahan yang tidak pada jalurnya. Konflik antar elite politik dan adanya politik saling menjatuhkan merupaka salah satu upaya individu atau suatu kelompok untuk menjatuhkan pihak lain, dengan tujuan untuk menduduki jabatan tertentu yang strategis dalam pemerintahan yang nantinya akan memicu ketidakstabilan dalam berbagai bidang, khususnya dibidang politik.

28 Oktober 2011 sebagai hari sumpah pemuda menjadi suatu reflesi tersendiri terhadap  perjalanan panjang pemerintahan Indonesia dan kritisasi guna membangun  masyarakat yang sejahtera pada era ini dan era yang akan datang.

Dengan adanya perkembangan zaman yang diiringi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian pesat, maka manusia ingin menjadikan dirinya lebih baik dari sebelumya dengan memberikan kontribusi penuh pada hidupnya. Perubahan-perubahan dalam system ketatanegaraan pun dilakukan untuk menutupi kekurangan dan kesalahan yang pernah dilakukan di masa lampau. Ada dua hal penting yang dapat dijadikan acuan tentang bagaimana membangun demokrasi di Indonesia. Yaitu mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan serta penegakan hukum dalam nilai-nilai pancasila

Mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Seperti di Yogyakarta saat ini sedang mengalami gempuran politik demokrasi modern. Hal tersebut terkait dengan tarik-ulur susbtansi RUU Keistimewaan (RUUK) DIY antara pemerintah pusat dengan masyarakat Yogyakarta. Dalam hal ini, pemerintah pusat berkeinginan menerapkan pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur DIY, sedangkan mayoritas masyarakat Yogyakarta tetap berkehendak adanya penetapan posisi tersebut. Rakyat Yogyakarta, masyarakat cukup puas dengan kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Semua proses demokrasi sudah dilaksanakan, mulai dari aspirasi rakyat, dukungan, elemen masyarakat, “civil society”, dan DPRD di kabupaten/kota mendukung kepemimpinan yang mereka kehendaki yakni demokrasi terpimpin, di mana Sultan sekaligus sebagai gubernur DIY. Jika dilihat dari segi demokrasi substansial maka Demokrasi yang terjadi di Yogyakarta bukan hanya untuk `menang-menang`-an atau suara terbanyak. Namun, ada hal lain yang lebih fundamental yakni kesejahteraan dan keadilan social. Bandingkan dengan demokrasi yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan. Secara Fundamental Indonesia memang masuk. Namun secara substansional, dapat dilihat kemiskinan dan pengingkaran terhadap HAM di Indonesia masih belum ditegakkan seluruhnya.

Hukum adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari penerapan demokrasi. Untuk mencapai negara berdemokrasi penuh harus ada penegakan hukum, karena bagaimanapun juga jalan untuk mencapai itu selalu diikuti pelanggaran-pelanggara hukum, di Indonesia sekarang yang marak adalah kasus korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, dibutuhkan langkah serius bagi beberapa pihak yang dinilai telah bermain dalam berbagai kasus korupsi. Jangan dianggap sepele masalah-masalah korupsi di negeri ini. Usut tuntas dan jangan setengah-setengah serta jangan hanya mementingkan masalah politik yang menguntungkan diri mereka pribadi. Baik dari  pemerintah, aparat penegak hukun dan masyarakat harus berkerjasama untuk memberantas korupsi. Sebaiknya tindakan-tindakan itu dilaksanakan sesuai control masyarakat dan tidak tebang pilih. Dari sisi hukuman, seharusnya hukuman itu harus memberikan efek jera pada si pelaku jangan hanya mendekam dipenjara selama beberapa bulan kemudian membayar denda yang jumlahnyapun tidak sebanding dengan uang yang dikorupsinya. Sungguh korupsi-korupsi itu harus diberikan balasan yang sesuai dengan perbuatannya, bagaimanapun juga mereka telah merugikan negara.

Demokrasi di Indonesia memang masih sebatas demokrasi prosedural. Maksudnya adalah demokrasi dinilai secara tatalaksananya. Sementara untuk urusan demokrasi substansial seperti kesejahteraan, akses rakyat miskin dan pendidikan dinilai masih jauh dari harapan. Sepertinya, demokrasi yang berlaku di negeri ini yang kalah hanya akan menciptakan perbedaan dan perselisihan. Bahkan bisa menimbulkan benih perpecahan. Kesalahan bangsa selama ini adalah tidak adanya komitmen terhadap implementasi ajaran Panacasila. Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara telah diabaikan. Akibatnya tatanan dalam semua lini kehidupan bernegara dan berbangsa mengalami penurunan kualitas. Tak terkecuali dalam kehidupan berdemokrasi itu sendiri. Sehingga demokrasi yang dijalankan di negeri yang majemuk ini tak mampu lagi menghadirkan ketentraman. Karena demokrasi yang mengatasnamakan kepentingan.

Kesimpulan

Setiap Negara pasti memiliki sejarah yang akan menuntunnya pada perkembangan, apakah itu perkembangan yang lebih baik ataukah perkembangan yang lebih buruk. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan suatu negara tetap stabil dan pada posisinya yaitu merdeka penuh, yang pastinya dicita-citakan setiap masyarakat.

Ada dua hal penting yang dapat dijadikan acuan tentang bagaimana membangun demokrasi di Indonesia. Yaitu mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan serta  penegakan hukum dalam nilai-nilai pancasila.

Indonesia saat ini masih jauh dari hukum. Perjuangan ke depan adalah membuat sistem hukum yang kuat. Bukan hukum yang tunduk kepada orang kuat, tetapi orang kuat yang tunduk pada hukum. Membangun sistem hukum seperti melatih otot di tubuh. Akan menjadi kuat bila dilatih dengan pengadilan dan proses kasus dan jangan lupakan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan dalam sebuah kebijaksanaan. Demokrasi tanpa kebijaksanaan tentu hanya akan mendatangkan bencana

Pustaka

http://www.slideshare.net/amilbusthon7/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia/ 28 oktober 2011/12:20

About thisnia

this is me

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: